Desramedia Weblog

Oleh: Desi Rinasari

Sejarah telah mencatat bahwa Aceh mempunyai politik pangan yang gemilang sejak zaman kerajaan. Pada suatu masa Kesultanan Aceh sangatlah masyhur. Aceh yang terletak pada simpangan pelayaran dunia menjadi pelabuhan persinggahan para pedagang dari Asia hingga Eropa. Pada masa pemerintahan sultan iskandar muda, Aceh mencapai masa keemasan. Dua strategi yang digunakan untuk mencapainya adalah dengan berusaha agar Aceh selalu unggul dibanding kerajaan tetangga dan menstabilkan pasokan pangan.

Kajian mengenai Kesultanan Aceh dan Iskandar Muda yang dilakukan oleh ahli sejarah asal Perancis, Denys Lombard, dalam disertasi berjudul Le Sultanat d’Atjeh au temps d’Iskandar Muda (1607-1636) yang diterbitkan tahun 1967 (kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda 1607-1636)

Lumbung yang kuat

Ketua Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Ichwan Azhari mengatakan, Kesultanan Aceh semasa Iskandar Muda memiliki lumbung yang kuat sekali. Mereka menyelesaikan dulu masalah pangan ketika memperkuat kekuasaan. Kesultanan Aceh mempunyai strategi yang sangat bagus dengan memiliki logistik yang kuat sebelum melakukan ekspedisi. Iskandar Muda berhasil merumuskan politik pangan selama masa kepemimpinannya yang sekitar 30 tahun.

Kondisi sebelum Iskandar Muda tergolong memprihatinkan, Pergantian kekuasaan terjadi silih berganti di Aceh. Kadang negeri ini kuat, kadang pula lemah. Bahkan, ada periode gelap seperti disebut oleh Lombard. Banyak orang-orang kaya yang mempunyai hak-hak istimewa. Salah satunya, mereka memiliki lumbung-lumbung pangan dan memiliki cadangan beras yang dengan mudah digunakan untuk berspekulasi hingga bisa dijual dengan harga setinggi mungkin. Di kelas lainnya terdapat kelompok orang miskin. Untuk sekadar mendapatkan beras mereka terpaksa harus menjadi budak.

Ketika ia mulai memimpin, kemelut pangan dirasakan rakyat dan bisa mengancam kekuasaannya itu segera dibenahi. Sejak awal, Iskandar Muda mengetahui masalah ini. Ia sadar bahwa bila masalah ini dibiarkan, akan memperlemah kekuasaannya. Kelak, ia berusaha mengurangi peran orang kaya ini. Problem pangan di dalam negeri harus segera diselesaikan.

Di sisi lain, kenyataan posisi Aceh yang menjadi tempat persilangan lalu lintas perdagangan dunia mengharuskan mereka tidak hanya memasok beras untuk kebutuhan sendiri, tetapi juga untuk kebutuhan awak kapal asing. Kelemahan dalam pasokan beras akan menjadikan para awak kapal dari berbagai negara lari dan berpindah ke pelabuhan lain yang bisa menjamin pasokan pangan.

Masalah pasokan

Pasokan pangan menjadi masalah utama Kesultanan Aceh. Pelaut-pelaut Eropa menyatakan kekecewaannya karena tidak semua lahan ditanami. Penduduk Aceh menyerahkan urusan penanaman kepada para budak. Mereka tidak tertarik untuk bekerja sebagai petani. Lingkungan Aceh yang mungkin dipengaruhi oleh kelompok penduduk yang tidak terbiasa bertani sehingga mereka tidak menanam padi. Kota Aceh merupakan kota dagang bukan merupakan wilayah agraris.

Dalam hal ini, Aceh sangat tergantung pada kemampuan budak-budak yang harus menanam padi dan di sisi lain tergantung pada kiriman padi dari daerah lain sehingga sejak awal dipahami bila kendali terhadap pasokan beras mengendur, maka problem kelaparan akan muncul. Hal ini pernah terjadi tahun 1605 sebelum Iskandar Muda berkuasa, dilaporkan terjadi kemarau besar hingga terjadi kelaparan.

Semasa kepemimpinan Iskandar Muda, situasi ini berhasil dikendalikan. Dari laporan yang ada disebutkan, ia mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya dengan baik. Peran orang kaya yang mengendalikan pasokan beras dikurangi. Beras didatangkan dari sejumlah tempat, seperti Pidir (Pidie) dan Daya (Aceh Jaya). Ketika jumlah itu belum memadai, beras didatangkan dari Semenanjung Melayu melalui laut. Untuk mendapatkan beras, Aceh juga menukar emas dengan komoditas tersebut ketika bertemu dengan orang Minangkabau yang menghasilkan beras.

Penguasa Aceh selalu memastikan pengadaan pangan Aceh tidak boleh lengah terhadap saingan mereka seperti Pahang, Johor, dan Perak. Untuk itu, di samping politik maritim, Iskandar Muda juga mengembangkan politik pertanian (di dalam salah satu sumber disebut politik daratan) dengan merangsang produksi. Budak dikirim ke pedalaman untuk menanam padi. Pembagian beras kadang dilakukan untuk menjamin ketersediaan pangan meski diawasi ketat.

Menyadari masalah pangan selalu muncul, Iskandar Muda selalu berusaha memperkuat stok pangan. Di tengah kesulitan mendapatkan petani, Iskandar Muda menambah tenaga kerja untuk menanam padi dengan cara menambah penduduk yang didatangkan dari daerah-daerah taklukan.

Ichwan juga mengatakan, daerah-daerah yang ditaklukkan memberi upeti berupa pangan. Meski daerah taklukan itu tunduk dan menyerahkan penduduknya untuk bekerja menanam padi di Aceh, urusan daerah taklukan tidak seluruhnya dikendalikan oleh Aceh. Aceh hanya ingin jaminan pasokan pangan.

Dalam era penaklukan terhadap sejumlah kerajaan di sekitarnya, armada Aceh selalu mempersiapkan diri. Mereka menyiapkan logistik pangan untuk kebutuhan selama tiga bulan. Sayangnya, tidak ada sumber yang merinci mengenai persiapan logistik yang tergolong lama itu.

Iskandar Muda yang kuat (dan tidak sedikit disebut kejam) sejak awal mengetahui bahwa pangan merupakan salah satu pilarnya. Secara disiplin, ia mengendalikan pasokan beras. Ia juga menekan peran-peran spekulan yang tidak hanya merongrong kekuasaannya, tetapi juga menyengsarakan rakyat.

Politik pangan Iskandar Muda menjadi pelajaran bagi penguasa di republik ini yang mudah dipermainkan oleh spekulan beras, spekulan pupuk, dan juga spekulan benih di tengah krisis pangan yang tengah terjadi. Membiarkan permainan para spekulan itu tak lebih membiarkan mereka merongrong kekuasaan.

Ingat, tidak ada kelaparan (krisis pangan) kalau ada keputusan politik yang tepat dari pemerintah. Kewibawaan penguasa ditentukan oleh kemampuan mereka mengambil keputusan. Betul?[]